Jawa Tengah, 22 Januari 2025
Fenomena yang menarik perhatian saat ini adalah perbedaan proses antara mendapatkan fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dengan layanan pinjaman online (pinjol). Untuk mendapatkan rumah subsidi melalui FLPP, prosesnya sangat panjang, penuh persyaratan, dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebaliknya, pinjol memberikan kemudahan dengan proses cepat dan syarat yang sederhana.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran nyata negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)? Apakah karena penyaluran subsidi ini dilakukan melalui perbankan yang notabene berorientasi pada laba? Padahal, semangat awal pemerintah adalah memastikan subsidi perumahan dapat dinikmati masyarakat miskin.
Ironisnya, sebagai pengembang, kami sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk menjual rumah subsidi, konsumen yang memenuhi syarat perbankan justru bukan dari golongan benar-benar miskin. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan perbankan sering kali menjadi penghalang bagi MBR untuk mengakses rumah subsidi. Ini menciptakan kontradiksi yang nyata antara tujuan subsidi dan mekanisme pelaksanaannya.
Tahun 2025 menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama mencari solusi konkret. Bagaimana kita dapat menyederhanakan proses FLPP tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian? Bagaimana negara dapat lebih hadir langsung bagi MBR, memastikan mereka benar-benar mendapatkan akses ke rumah layak huni tanpa terjebak dalam birokrasi yang menyulitkan?
Mari kita renungkan, diskusikan, dan temukan solusi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi MBR sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pengembang perumahan subsidi. Masa depan MBR dan pengembang ada di tangan kita bersama.
Salam hormat dari IKADERI Jawa tengah
Muhamad yulianto