Bandar Lampung, 27 Desember 2024
Percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat dalam Program strategis nasional (PSN) pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesi program bapak Prabowo Subianto presiden Indonesia termasuk program strategis nasional (PSN) dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera menuju generasi Indonesia Emas 2045 sangat mengharapkan ikut peran aktif pemerintah daerah sehingga program ini terwujud sesuai nawacita pemerintah.
Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.
“Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya,” kata Tito. Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketua Dpd Ikaderi provinsi Lampung, Muhammad Umar mengatakan pembangunan rumah yang dibangun oleh pengembang Ikaderi umumnya rumah MBR bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan cukup yaitu TNI-POLRI, Pns dan masyarakat berpenghasilan tetap setiap bulan baik karyawan hotel dan pedagang mempunyai izin usahanya.
Kami sangat optimis untuk membangun rumah dengan kemudahan kebijakan dari pemerintah berupa ada kebijakan khusus untuk pelayanan bagi pengembang dengan merealisasikan bebasnya biaya pajak yaitu BPHTB dan gartisnya restribusi biaya PBG (persetujuan Bangunan Gedung) biasa kita sebut IMB dan bahkan kami sangat yakin pemerintah daerah provinsi lampung bisa membuat layanan One Day Sevice disetiap kantor layanan perizinan terpadu sekaligus melayani validasi Bphtb dan PPH untuk perumahan dimana pelayanan ini menjadi pendorong sektor properti dan kemudahan pembangunan diprovinsi lampung.
Ketua umum DPP Ikaderi, Kang Yoyok panggilan akrab mengatakan asosiasi Ikaderi ni dibangun atas dasar kebersamaan untuk membantu dan memfasilitasi pengembang dibawah bendera Ikaderi untuk perizinan, kemudahan akses diperbankkan dan membantu membimbing pengambang meengelola perusahaan agar berkinerja baik dalam manajemen dan pengelolaannya. Program pembangunan 3 juta rumah ini dengan berbagai Stimulus kebijakan masih belum sepenuhnya bisa menekan biaya produksi kita sebagai pengembang sebenarnya, tetapi niat kita untuk mewujudkan keinginan masyarakat untuk memiliki hunian rumah menjadi motivasi kami sebagai pengembang ingin membangun dengan harapan keringanan dan kemudahan perizinan terus bisa dibantu oleh pemerintah provinsi dalam kebijakan melalui Perantara Daerah
Keberadaan pengembang dalam pembangunan perumahan ada 180 industri lain sebagai penompang perekonomian, untuk daerah sebagai penambah pendapatan daerah (PAD) juga bisa membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan akan tumbuh usaha lain di sekeliling perumahan tersebut